TASPEN SEMAKIN TRANSPARAN TANGANI INFORMASI PUBLIK

TASPEN kembali meraih peringkat I kategori BUMN dalam ajang penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik, setelah sebelumnya di tahun 2015 dan 2016 pada kategori yang sama. Penghargaan yang telah tiga kali berturut-turut diraih membuktikan bahwa TASPEN berkomitmen kuat dalam mewujudkan transparansi untuk kepentingan publik.

Acara penganugerahan dilaksanakan di Istana Wakil Presiden dan diserahkan langsung oleh Jusuf Kalla, Kamis (21/12). Dalam kesempatan itu turut hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Tulus Subardjono.

DSC_2639Dalam sambutannya pada saat penyerahan, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan apresiasinya atas inisiatif dari Komisi Informasi Pusat untuk terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi oleh badan publik. Dia juga mengucapkan selamat bagi yang memperoleh penghargaan di setiap kategori.

Selain kategori BUMN, penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik juga diberikan kepada kategori badan publik perguruan tinggi dan badan publik lembaga non struktural. Penghargaan KIP yang kembali diraih dalam tiga tahun terakhir memantapkan komitmen TASPEN dalam implementasi bisnis dan layanan yang transparan. Sebab, keterbukaan informasi merupakan pondasi utama dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang mampu mewujudkan layanan dan kinerja yang memuaskan bagi peserta dan stakeholder.

Dalam kesempatan yang sama, Iqbal Latanro selaku Direktur Utama menyampaikan rasa terima kasih dan kebanggannya atas seluruh kerja keras dan karyawan/ti sehingga untuk ketiga kalinya TASPEN didaulat sebagai BUMN yang informatif.

“Mempertahankan sebagai yang terbaik selama tiga tahun berturut-turut bukanlah hal yang mudah, namun kami selalu berupaya meningkatkan standar layanan kami agar dapat menjamin hak setiap peserta dan stakeholder memperoleh hak dan informasi berkaitan dengan program TASPEN,” ujarnya.

“Semoga dengan harian ini dapat semakin memantapkan posisi TASPEN sebagai pengelola program jaminan sosial pegawai aparatur sipil negara dan pejabat negara yang terpercaya dan selalu menjalankan bisnis dan layanan sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG) sehingga terciptalah layanan bagi peserta yang berkualitas dan berkelanjutan.” tutup Iqbal. (HUMAS)