Komite Audit dan Komite Pemantau Manajemen Resiko dan GCG

KOMITE AUDIT
Komite Audit berfungsi sebagai organ pendukung yang membantu Dewan Komisaris, dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas monitoring, evaluasi, supervisi, dan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan.

Keanggotaan Komite Audit
Komite Audit PT TASPEN (PERSERO) beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari seorang Ketua yang merupakan Komisaris Independen, dan 2 (dua) orang anggota yang semuanya merupakan Pihak Independen yang memenuhi kriteria integritas, kompetensi, akhlak, moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Komite Audit PT TASPEN (PERSERO) diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-03/DKTASPEN/ 2014 tanggal 1 April 2014, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Komite Audit, dengan susunan sebagai berikut:

1 Herry Purnomo – Ketua
2 Krishna Panji – Anggota
3 Endang Setiawati – Anggota

Independensi dan Persyaratan Anggota Komite Audit Seluruh anggota Komite Audit adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit
Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Menilai Efektivitas Sistem Pengendalian Intern
a. Komite Audit memonitor kecukupan upaya Direksi dalam menjalankan, mengembangkan dan mempertahankan system pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan.
b. Komite Audit melakukan evaluasi terhadap kehandalan system pengendalian internal perusahaan guna memberikan masukan dan saran perbaikan untuk meningkatkan efektivitas system pengendalian internal yang mencakup antara lain:
• Lingkungan pengendalian internal dalam perusahaan yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari Integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan, filosofi dan gaya manajemen, cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggungjawabnya, pengorganisasian dan pengembangan SDM, perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
• Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (risk assessment) yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai pengelolaan risiko yang relevan.
• Aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi perusahaan, antara lain mengenai kewenangan, otoritas, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset perusahaan.
• Sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Monitoring, yaitu proses penilaian terhadap kualitas system pengendalian internal, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.
c. Komite Audit melakukan evaluasi terhadap rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan rencana jangka pendek tata kelola system dan teknologi informasi yang dikembangkan oleh perusahaan.
d. Komite Audit melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan tata kelola sistem dan teknologi informasi yang disampaikan secara periodik oleh Direksi kepada Dewan Komisaris.
2. Menilai efektivitas tugas Auditor Eksternal
a. Setiap tahun, laporan keuangan tahunan perusahaan harus diaudit oleh Auditor Eksternal yang ditunjuk oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris cq Komite Audit;
b. Komite Audit memiliki kewenangan untuk melakukan proses seleksi calon auditor eksternal, merekomendasikan penunjukan, mengevaluasi independensi, meninjau/mengawasi perencanaan dan pelaksanaan audit sampai meninjau pelaporan serta memonitor tindak lanjut hasil audit dari Auditor Eksternal;
c. Komite Audit melakukan proses seleksi calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku bagi perusahaan dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses pengadaannya;
d. Dewan Komisaris menyampaikan kepada RUPS mengenai alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk auditor eksternal;
e. Komite Audit dapat menggunakan laporan atau berkomunikasi dengan auditor eksternal untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal;
f. Komite Audit melakuka supervisi audit untuk memastikan bahwa auditor eksternal menerapkan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) dan Prinsip prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan bersikap obyektif serta independen dalam melaksanakan tugas audit, antara lain:
• Mengawasi pelaksanaan audit dan memantau pembahasan temuan audit yang dilakukan oleh Auditor Eksternal dengan Manajemen;
• Meyakini Auditor Eksternal telah mengkomunikasikan hal-hal penting (sesuai SPAP) kepada Komite Audit;
• Meyakini bahwa Auditor Eksternal sudah menyampaikan management letter kepada Direksi;
• Membahas draft laporan hasil audit yang akan diterbitkan Auditor Eksternal bersama-sama dengan SPI, Auditor Eksternal.
3. Menilai Efektivitas Tugas Auditor Internal Komite Audit melakukan monitoring pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern (SPI) melalui:
a. Menilai dan meninjau Piagam SPI (Internal AuditCharter), Kebijakan Pengawasan, Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
b. Analisis terhadap Laporan Pelaksanaan Kegiatan SPI yang disampaikan kepada Dewan Komisaris cq Komite Audit;
c. Penyelenggaraan rapat berkala dengan SPI sekurangkurangnya sekali dalam sebulan untuk membahas:
• Temuan hasil audit dan hal lain yang mengandung indikasi mengenai kelemahan sistem pengendalian internal, inefisiensi operasional perusahaan, kekeliruan penerapan standar akuntansi, dan pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku;
• Tindak lanjut temuan hasil audit serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas SPI.
d. Komite Audit melalui Dewan Komisaris dapat meminta SPI untuk melakukan audit khusus (special audit) atau audit investigasi (investigation) terhadap kemungkinan adanya indikasi penyelewengan/penggelapan atau penyimpangan di lngkungan perusahaan.
Rapat Komite Audit
Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan yang dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang paling senior, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir sebagaimana tertuang dalam Piagam Komite Audit. Selama tahun 2015, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 14 kali. Dalam setiap rapat Komite Audit, dituangkan dalam risalah
rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota Komite Audit, agenda rapat, dan ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir.

KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO & GCG
Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG TASPEN beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota yang merupakan anggota Dewan Komisaris, dan 2 (dua) orang anggota yang merupakan Pihak Independen. Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG TASPEN dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT TASPEN (PERSERO) Nomor: KEP-04/DK-TASPEN/2014 tanggal 1 April 2014 dengan susunan sebagai berikut:

1 Eko Sutrisno Ketua
2 Tri Buwono Tunggal Anggota
3 Muhammad Indra Haria Kurba

Independensi Anggota Pemantau Manajemen Risiko dan GCG Seluruh anggota Komite Risiko adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Fungsi Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG
Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG berfungsi sebagai organ pendukung Dewan Komisaris yang membantu dalam pelaksanaan tugas memantau dan monitoring pelaksanaan Manajemen Risiko dan penerapan GCG pada PT TASPEN (PERSERO).
Masa Jabatan Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG
Masa jabatan anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG PT TASPEN (PERSERO) yang bukan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG
1. Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
2. Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG adalah anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak secara independen;
3. Ketua Komite Pemantau Risiko merupakan anggota Dewan Komisaris yang berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir;
4. Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG yang berhenti karena masa jabatannya berakhir wajib diganti oleh anggota Dewan Komiaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
5. Pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG
Tugas Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG:
1. Membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi yang dapat diambil oleh perusahaan;
2. Membantu Dewan Komisaris dalam mengidentifikasi risiko usaha sesuai best practices pengelolaan risiko;
3. Memantau pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terdiri dari risiko keuangan, risiko pasar, risiko dana, risiko operasional, risiko legal dan risiko sumber daya manusia sesuai Best Practices pengelolaan risiko.
4. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional PT TASPEN (PERSERO) sesuai best practices pengelolaan risiko dan selanjutnya melaporkan kepada Dewan Komisaris;
5. Melakukan pendalaman atas potensi risiko sesuai dengan best practices pengelolaan risiko yang perlu mendapatkan perhatian Komisaris dan memberikan saran perbaikan dan tindaklanjut kepada Komisaris.
6. Membantu Komisaris dalam mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh yang disusun oleh Direksi PT TASPEN (PERSERO) serta menilai konsistensi penerapannya, termasuk yang bertalian dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility).
7. Memastikan seluruh aktivitas PT TASPEN (PERSERO) selalu berlandaskan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) dan beretika bisnis yang sehat.
8. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG:
1. Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG berwenang mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana aset serta sumber daya lainnya milik perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
2. Dalam hal-hal tertentu, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG dapat melaksanakan tugas yang diberikan oleh Dewan Komisaris setelah mendapat surat tugas yang ditandatangani oleh Komisaris Utama;
3. Melalui persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, bilamana diperlukan Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG dapat meminta bantuan tenaga ahli dan/atau kosultan yang biayanya menjadi beban perusahaan;
4. Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG bertanggungjawab untuk menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya dipergunakan untuk kepentingan tugasnya;
5. Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya;
6. Evaluasi kinerja Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG, baik secara individual maupun secara kolektif akan dilakukan setiap tahun oleh Komisaris.
Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG
1. Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan yang dipimpin oleh Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG, atau anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG yang paling senior, apabila Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG berhalangan hadir;
2. Jika dipandang perlu, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG dapat mengundang pihak Manajemen yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite;
3. Setiap rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG dituangkan dalam Risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG yang hadir;
4. Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG dapat hadir dalam Rapat Dewan Komisaris, atau Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris, apabila diundang.
Pelaporan Pertanggungjawaban Kerja Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG
1. Setiap pelaksanaan tugas khusus yang diberikan Dewan Komisaris kepada Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG wajib dibuat laporan tertulis dan disampaikan kepada Dewan Komisaris yang disertai dengan rekomendasi jika diperlukan;
2. Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG secara periodik membuat dan menyampaikan laporan triwulanan dan laporan tahunan pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris;
3. Laporan tugas khusus, laporan triwulanan dan laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG;
4. Kehadiran anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG dalam rapat, dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan.